SURABAYA – Ratusan warga Jawa Timur yang tergabung dalam Rumah Perjuangan Keadilan Rakyat (RPKR) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jumat pagi (21/03/2025). Mereka menuntut aparat hukum segera menangkap para koruptor kasus dugaan penyelewengan dana Wawasan Kebangsaan (Wasbang) Pokmas Srikandi di Situbondo.
Aksi yang berlangsung dengan penuh semangat ini menyoroti seorang anggota DPRD Jatim dari Fraksi PPP Dapil IV, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Situbondo, yang diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Tak hanya itu, dua nama lain juga mencuat, yakni Bendahara DPC PPP Situbondo yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Situbondo, serta seorang staf partai.
“Kami menolak DPRD Jatim menjadi sarang koruptor! Jika ada anggota yang terlibat korupsi, harus segera dipecat. DPRD tidak boleh melindungi mereka!” tegas Soleh, Koordinator Aksi, saat berorasi di depan massa.
Soleh mendesak Pimpinan dan Badan Kehormatan DPRD Jatim untuk bertindak tegas terhadap anggotanya yang terbukti melakukan praktik koruptif. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif harus dijaga dengan menindak tegas para pelaku korupsi.
“Koruptor jangan dibiarkan berkembang biak di DPRD Jatim! Ketua DPRD dan Badan Kehormatan harus tegak lurus dalam upaya pemberantasan korupsi. Jika tidak, kami akan kembali dengan aksi lebih besar!” ancam Soleh dengan suara lantang.
Tak Takut Ancaman, RPKR Siap Demo Lebih Besar!
Demonstrasi ini bukan tanpa hambatan. Soleh mengungkapkan bahwa pihaknya sempat menerima intimidasi agar membatalkan aksi. Namun, hal itu justru semakin membakar semangat mereka untuk terus berjuang melawan korupsi.
“Kami tidak takut! RPKR dan masyarakat Jawa Timur tidak akan mundur selangkah pun! Hari ini kami turun ke jalan, dan jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar!” ujar Soleh disambut sorakan dukungan dari demonstran.
Aksi ini juga mendapat legitimasi lebih kuat setelah laporan dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (AMAKI) diterima oleh KPK RI dalam aksi damai sebelumnya di Jakarta. Hal ini semakin menguatkan keyakinan massa bahwa kasus ini harus segera ditindaklanjuti oleh aparat hukum.
“Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan terhadap wakilnya! Jika Ketua DPRD Jatim tetap diam, kami akan mengepung gedung ini lagi sampai koruptor benar-benar dibersihkan!” pungkas Soleh.
Aksi yang berlangsung sejak pagi ini berjalan dengan tertib namun penuh tekanan. Massa berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan. Apakah DPRD Jatim akan mendengar tuntutan rakyat, atau justru membiarkan korupsi semakin merajalela? Semua mata kini tertuju pada langkah yang akan diambil oleh pimpinan DPRD Jawa Timur.
