Panturapos.id Situbondo, Jawa Timur — Senin, 15 September 2025: Ratusan warga Kabupaten Situbondo yang tergabung bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Siti Jenar menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Situbondo, Senin (15/09/2025). Aksi tersebut menyoroti dua isu utama, yakni keberadaan stockpile di Kecamatan Banyuglugur yang dinilai meresahkan warga serta aktivitas tambang SIPB yang dianggap merugikan masyarakat dan daerah.
Dalam aksinya, massa menuntut pemerintah segera menutup stockpile yang berdiri di tengah pemukiman warga. Sumyadi Yatim Wiyono, salah satu orator, menegaskan bahwa lokasi stockpile sangat tidak layak karena berdekatan dengan rumah ibadah dan lahan pertanian.
“Kalau musim hujan, stockpile itu menimbulkan bau menyengat. Kiri masjid, kanan pemukiman warga, selatan pertanian. Kami minta pemerintah melindungi rakyat,” ujar Sumyadi di hadapan massa aksi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Situbondo, Wawan Setiawan, menjelaskan bahwa izin operasional stockpile diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission) yang dikelola secara nasional, sehingga tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan daerah.
Meski demikian, Pemkab Situbondo, kata Wawan, telah menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan menerjunkan tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Satpol PP.
“Kami sudah turun dan melakukan klarifikasi. Ada rekomendasi penambahan tembok pelindung, pemasangan jaring (faranet), dan penyiraman serbuk. Pihak pengusaha menyanggupi saran tersebut,” jelas Wawan.
Ia menambahkan, meski izin berlaku lima tahun, pengawasan tetap dilakukan agar operasional tidak menyalahi aturan maupun merugikan masyarakat.
Ketua Umum LSM Siti Jenar, Eko Febrianto, menilai persoalan tambang SIPB lebih kompleks. Ia mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar, lemahnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dampak kerusakan jalan akibat aktivitas tambang.
Menurutnya, kondisi ini justru membuat keuangan daerah terbebani karena anggaran perbaikan jalan harus ditanggung APBD, sementara pihak tambang tidak memberikan kontribusi memadai.
“Yang dirugikan masyarakat bukan hanya soal keselamatan akibat kecelakaan di jalan rusak, tetapi juga dari sisi ekonomi. Tambang SIPB ini tidak menyumbang PAD, malah membuat PAD terkuras,” kata Eko.
Massa aksi diterima oleh Wakil Ketua DPRD Situbondo, Andi Handoko, yang menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi warga.
“Besok kami akan turun langsung ke lokasi stockpile bersama anggota dewan. Aspirasi warga akan kami bahas dalam rapat resmi DPRD,” kata Andi.
Aksi berjalan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Dharmawan, menyampaikan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga yang dilindungi undang-undang.
Menanggapi isu meningkatnya kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan, Kapolres menyebut data kepolisian menunjukkan angka kecelakaan di Situbondo masih relatif rendah dibanding wilayah tetangga seperti Probolinggo.
“Kalau disebut angka kecelakaan tinggi, menurut data kami tidak demikian. Tetapi benar, jalan berlubang akibat kendaraan berat tambang memang menjadi keluhan warga, dan penanganannya ada di ranah Pemkab,” jelas Rezi.
Eko Febrianto menegaskan bahwa aksi ini murni memperjuangkan aspirasi masyarakat dan tidak terkait dengan agenda politik maupun pembentukan Satgas Anti Premanisme yang baru-baru ini dilakukan Pemkab Situbondo.
“Aksi ini murni untuk masyarakat. Framing negatif di media sosial yang menyudutkan gerakan ini tidak benar,” tegas Eko.
Ia menambahkan perlunya evaluasi serius terhadap seluruh izin tambang, baik terkait titik koordinat maupun kewajiban pajak, agar tidak menimbulkan kerugian bagi daerah.
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor Pemkab dan DPRD, massa aksi membubarkan diri secara tertib. Aksi ini diharapkan menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mempertegas keberpihakannya kepada masyarakat Situbondo.
(Red/Tim Biro Siti Jenar Group Multimedia)
