SITUBONDO – Keberadaan seorang wanita dalam kondisi hamil di kawasan lokalisasi GS, RT 30, Kabupaten Situbondo, menjadi sorotan dan perbincangan hangat di tengah masyarakat. Wanita tersebut diketahui masih berada dan beraktivitas di sebuah tempat yang disebut-sebut dikelola oleh seorang mucikari berinisial M, yang dikenal dengan panggilan Mami Susi.09
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam dari warga sekitar. Mereka mempertanyakan bagaimana seorang wanita hamil dapat tetap berada di lingkungan lokalisasi, serta mengapa hal tersebut terkesan dibiarkan tanpa adanya penanganan atau pengawasan serius dari pihak terkait.
“Ini bukan hanya soal moral, tapi juga kemanusiaan dan kesehatan. Wanita hamil seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan justru berada di tempat seperti itu. Kenapa bisa dibiarkan?” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga menilai, keberadaan wanita hamil di kawasan lokalisasi berpotensi membahayakan kesehatan ibu dan janin, serta mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah. Mereka mendesak aparat desa, Satpol PP, Dinas Sosial, hingga aparat penegak hukum untuk segera turun tangan.
Selain aspek sosial dan kesehatan, masyarakat juga menyoroti persoalan hukum yang berpotensi timbul dari aktivitas tersebut. Dalam ketentuan hukum yang berlaku, praktik prostitusi dan peran mucikari dapat dijerat dengan sejumlah pasal.
Di antaranya Pasal 296 KUHP, yang mengatur tentang perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan ancaman pidana penjara. Selain itu, Pasal 506 KUHP juga mengatur sanksi bagi pihak yang mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan sebagai mata pencaharian.
Tidak hanya itu, apabila terdapat unsur eksploitasi, pemaksaan, atau ketergantungan ekonomi, maka perbuatan tersebut juga dapat dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya Pasal 2, yang mengatur ancaman pidana berat bagi pihak yang mengeksploitasi perempuan.
Dari sisi perlindungan perempuan dan kesehatan, kondisi ini juga bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan hak setiap ibu hamil untuk memperoleh lingkungan yang aman dan sehat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pengelola tempat maupun pihak berwenang terkait keberadaan wanita hamil tersebut serta langkah konkret yang akan diambil.
Warga berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera melakukan penelusuran, memberikan perlindungan dan pendampingan kepada perempuan yang bersangkutan, serta memastikan pengawasan ketat agar kejadian serupa tidak kembali terulang di wilayah Situbondo.
