Panturapos.id Situbondo, 9 Juli 2025: Pemerintah Kabupaten Situbondo menuai kritik tajam dari masyarakat sipil. Daya serap anggaran tahun 2025 yang hanya menyentuh angka 35 persen memantik reaksi keras dari para aktivis senior Situbondo. Mereka mendatangi Gedung DPRD dan menyampaikan sejumlah tuntutan yang menyoroti lemahnya kinerja pemerintahan serta potensi ancaman pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Audiensi yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD Situbondo menjadi panggung protes terbuka atas mandeknya pelaksanaan APBD. Para aktivis menggarisbawahi bahwa dari serapan anggaran yang ada, mayoritas hanya digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan program-program pembangunan dan pelayanan publik nyaris belum bergerak.
Sorotan keras juga dilontarkan Seorang Aktivis Anti Korupsi yang cukup dikenal di Situbondo,Eko Febriyanto, Ketua Umum LSM SITI JENAR, yang juga menilai DPRD gagal menjalankan fungsi kontrolnya. Ia menyayangkan sikap diam sebagian besar anggota dewan, sementara masyarakat menghadapi kondisi sosial-ekonomi yang makin sulit.
“DPRD harusnya jadi garda depan dalam memastikan APBD berjalan sesuai rencana. Tapi faktanya, mereka malah asyik dengan proyek aspirasi dan pokok pikiran. Ini pengkhianatan terhadap rakyat,” tegas Eko.
Menurut Eko, keterlibatan dewan dalam proyek-proyek Jasmas dan Pokir menimbulkan konflik kepentingan, sehingga independensi mereka sebagai pengawas menjadi diragukan. Ia mendesak agar DPRD segera meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah secara terbuka dan tegas.
Di sisi lain, publik menantikan langkah nyata dari DPRD. Jika tidak ada pembenahan menyeluruh dalam waktu dekat, bukan hanya DAK yang terancam hilang, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.
“Wakil rakyat itu digaji oleh rakyat, bukan oleh penguasa. Kalau tidak mampu menjalankan amanat, lebih baik mundur,” tutup Eko dalam pernyataan kerasnya.
(Red/Tim-Biro Situbondo Jatim)
