Jakarta, 1 Agustus 2025 – Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, mengambil langkah tegas terkait tata kelola benih bening lobster (BBL). Per 1 Agustus 2025, Presiden memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas ekspor BBL ke Vietnam, bahkan meskipun hanya satu ekor.
Langkah ini sekaligus menutup ruang bagi praktik-praktik yang dinilai merugikan negara. “Mulai saat ini ekspor benih bening lobster ke Vietnam dilarang total. Kita akan tata ulang melalui aturan yang lebih kuat,” tegas Presiden.
Dari Kepmen ke Perpres
Selama ini, regulasi ekspor BBL berada di bawah Kepmen KKP Nomor 7 Tahun 2024. Namun, Presiden menilai aturan tersebut tidak cukup kuat untuk menjamin tata kelola yang bersih dan transparan. Karena itu, mekanisme ekspor ke depan akan diatur langsung melalui Peraturan Presiden (Perpres), sehingga berada di bawah otoritas Presiden.
“Salut kepada Presiden yang berani mengambil keputusan bersejarah ini. Banyak mafia lobster langsung terpukul dengan kebijakan ini,” ujar HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, Founder Bandar Laut Dunia (BALAD) Grup.
Satgas Lintas Kementerian
Dalam rancangan Perpres tersebut, akan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Budidaya Lobster yang terdiri dari lintas kementerian dan lembaga strategis, di antaranya:
KPK
BPK
TNI
Polri
Kejaksaan Agung
Kementerian Keuangan
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kemungkinan Kementerian Pertahanan
Satgas ini akan menggantikan peran BLU Situbondo yang selama ini menangani ekspor BBL ke Vietnam.
Tarif PNBP Lebih Ringan
Kementerian Keuangan juga menyiapkan rekening khusus PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk menampung setoran ekspor BBL. Tarif ditetapkan sebesar Rp2.000 per ekor, lebih rendah dibanding sebelumnya yang mencapai Rp3.000 per ekor saat masih di bawah BLU Situbondo.
Dengan penghapusan biaya operasional BLU sebesar Rp1.000 per ekor, nelayan dan pengusaha lobster diproyeksikan lebih diuntungkan.
Target Produksi 1 Miliar Ekor
BALAD Grup sendiri telah mengantongi kuota budidaya lobster di Vietnam sebesar 1 miliar ekor per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan itu, perusahaan menargetkan pasokan BBL dari tujuh provinsi di Indonesia, yakni DIY, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, NTB, dan NTT.
Namun, fokus utama suplai akan dipusatkan di tiga provinsi: DIY, Jawa Barat, dan Jawa Timur. “Kita tidak boleh gagal suplai. Jika sampai kuota tidak terpenuhi, itu akan memalukan Indonesia,” ujar Khalilur.
Indonesia Menuju Kiblat Budidaya Dunia
Dengan langkah tegas Presiden, diharapkan Indonesia mampu menata ulang tata kelola lobster secara transparan, adil, dan berpihak pada nelayan. BALAD Grup optimistis Indonesia bisa menjadi kiblat baru perikanan budidaya dunia.
“Ini momentum besar. Nelayan Nusantara harus bersatu, karena lobster bisa menjadi kekuatan ekonomi baru bangsa,” tutup Khalilur.
