Panturapos.id Situbondo, Jatim — Jum’at 5 September 2025:Menjelang dimulainya pelaksanaan sejumlah proyek jasa konstruksi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo bulan ini, pemerhati kebijakan publik, Eko Febrianto, melontarkan peringatan keras kepada Bupati Situbondo. Ia menegaskan agar kepala daerah saat ini tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan pemimpin sebelumnya yang berujung pada runtuhnya kepercayaan masyarakat.
Eko menilai tahapan pengadaan proyek yang sudah berjalan harus dijaga ketat agar tidak terjadi penyimpangan. Menurutnya, pengadaan proyek tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus mengikuti aturan secara substansial.
“Pengadaan harus direncanakan matang, sesuai kebutuhan riil, serta berlandaskan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Dan yang Terbaru perpres 46/2025. Prinsipnya jelas: efisien, efektif, ekonomis, bersaing, adil, transparan, dan akuntabel. Kalau sampai ada main mata atau kongkalikong, akibatnya akan fatal dan bisa mencoreng wajah pemerintahan,” ujar Eko dengan nada serius.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan. Dengan melibatkan publik, menurutnya, pemerintah bisa memastikan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. “Kalau memang tidak ada titipan, ayo buktikan dengan membuka ruang partisipasi. Jangan sampai rakyat merasa ditinggalkan dari pembangunan daerahnya sendiri,” tegasnya.
Lebih jauh, Eko mengingatkan Bupati Rio agar konsisten dengan tagline politiknya: “Tak Congocoah ben Tak Co’ngeco’ah” (tidak mau berbohong dan tidak mau mencuri). Menurutnya, tagline itu bukan sekadar jargon kampanye, melainkan janji moral yang harus dijalankan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
“Kalau janji ini diingkari, sama saja mempermainkan kepercayaan rakyat. Situbondo sudah terlalu sering kecewa dengan janji-janji politik yang tidak pernah terbukti,” ujarnya dengan ekspresi tegas.
Selain soal proyek, Eko juga menyoroti mutasi pejabat eselon II dan III yang saat ini menimbulkan kegaduhan. Ia menilai proses rotasi yang dilakukan secara tertutup yang konon dengan pemanggilan satu per satu ke pendopo justru bertentangan dengan janji kampanye Bupati.
“Dulu dijanjikan bahwa mutasi akan dilakukan terbuka, bahkan seleksinya disiarkan secara live agar masyarakat tahu prosesnya. Sekarang yang terjadi sebaliknya. Ini justru menghidupkan praktik lama yang penuh kecurigaan,” kritiknya.
Menurut Eko, mutasi seharusnya memperhatikan integritas, kompetensi, rekam jejak, serta kualifikasi pejabat. Penempatan pejabat jangan hanya karena kedekatan, titipan politik, atau embel-embel lain. “Kalau mutasi seperti itu yang terjadi, maka birokrasi rapuh, pelayanan publik terganggu, dan ujung-ujungnya rakyat yang jadi korban,” jelasnya.
Eko secara terang-terangan mengingatkan kembali sejarah kelam pemerintahan sebelumnya. Ia menyebut, Situbondo pernah tercoreng oleh sejumlah persoalan serius, mulai dari proyek infrastruktur yang mangkrak, dugaan adanya pengadaan barang fiktif, hingga rotasi jabatan yang sarat kepentingan politik.
“Semua orang masih ingat bagaimana beberapa proyek besar tak selesai tepat waktu, kualitas pekerjaan buruk, bahkan ada temuan audit dari BPK yang menyoroti ketidakpatuhan administrasi. Belum lagi rotasi jabatan yang dulu ramai dipersoalkan karena dianggap titipan. Itu semua jangan sampai terulang,” ungkapnya.
Menurut Eko, kegagalan masa lalu harus menjadi pelajaran berharga. Jika pola lama diulang kembali, Situbondo berisiko mengalami stagnasi pembangunan sekaligus krisis kepercayaan publik. “Sejarah cukup sekali terjadi. Kalau pemimpin sekarang tidak belajar dari kesalahan itu, maka Situbondo akan kembali terjebak dalam lingkaran masalah yang sama,” katanya.
Eko menutup pernyataannya dengan peringatan keras. Ia menyatakan, bila prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas kembali diabaikan, dirinya dan berbagai elemen masyarakat siap berada di garis depan untuk mengawasi bahkan melawan.
“Kalau praktik lama muncul lagi, jangan salahkan kami menjadi pihak pertama yang akan berhadapan langsung dengan penguasa. Kami tidak ingin Situbondo rusak hanya karena permainan segelintir orang,” pungkasnya.
Pernyataan Eko ini menjadi alarm penting bagi Bupati Situbondo. Publik kini menanti apakah janji perubahan benar-benar diwujudkan, atau sekadar menjadi slogan kosong yang akhirnya menyeret pemerintahan baru ke lubang yang sama seperti pendahulunya.
(Red/Tim-Biro Siti Jenar Group Multimedia Situbondo Jatim)
