SITUBONDO — Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Lembaga Keuangan Mikro Bank Kredit Desa (LKM BKD) Kabupaten Situbondo berlangsung tegang, memasuki sesi evaluasi kinerja direksi PT.lkm para komisaris PT.lkm membuka beberapa data temuan dari hasil audit yg di laksanakan oleb Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Thn 2025
Dalam temuan OJK yang tertuang dalam Surat Teguran No. S-751/KO.1403/2024, disebutkan bahwa terdapat selisih pelaporan dana bank lain sebesar Rp 3.034.800.416 per April 2024. Dana tersebut tersebar di berbagai rekening tabungan dan deposito pada Bank BRI dan Bank Mandiri, namun tidak seluruhnya dilaporkan secara akurat dalam neraca bulanan. Bahkan ditemukan adanya dana sebesar Rp 1 miliar yang disimpan dalam rekening deposito namun tidak dicantumkan dalam laporan keuangan resmi LKM BKD.
Tak hanya itu, OJK juga menemukan sejumlah pelanggaran lainnya:
1.Tidak adanya laporan tindak lanjut atas temuan audit sebelumnya kepada Komisaris;
2.Pemindahan dana antar rekening di Bank Jatim tanpa persetujuan Komisaris;
3.Pertanggungjawaban penggunaan dana renovasi kantor cabang Jangkar sebesar Rp 50 juta yang hingga kini tidak dapat ditunjukkan;
4.Praktek talangan kredit oleh pengurus yang belum mendapatkan penjelasan rinci dan formal;
5.Ketidaksesuaian mutasi transaksi dengan catatan buku tabungan;
Dan kerugian selama priode 2020-2025 total akumulasi kerugian yang di alami oleh cabang pusat BKD mencapai Rp 1,05 miliar.
Rapat yang dihadiri oleh pemegang saham mayoritas PT.lkm dalam hal ini komisaris PT.lks yaitu kepala desa tokelan sebagai komisaris Utama PT.lks bersama KEpala desa Arjasa Abusairi sebagai komisaris anggota PT.lks dan seorg lagi dari direksi PT.lks sdr Yogie. Dari kehadiran mereka bertiga maka disimpulkan dpt mewakili sebanyak 59,2% saham yang berada di PT.lkm sehingga rups mencapai Korum lebih dari 50+1% minimal
Hadir juga yakni Kepala Desa Mangaran Lilik Inarno, Kepala Desa Trebungan Noer Hasan, S.H., dan Kepala Desa Olean Ansori, selaku komisaris PT LKM BKD
Berdasarkan hasil temuan OJK diatas serata data kerugian kantor pusat bkd muncul desakan keras agar Direktur utama pt.lkm sdri kusniyati beserta direktur Operasional sdr Sucipto, segera dicopot dari jabatannya karena fakta dan data diatas SDH menjadi indikator atas ketidak mampuannya dlm menjalankan Tugasnya dalam bisnis usaha simpan pinjam micro ini Senin (05/04).
Suasana rapat memanas ketika Komisaris Utama, Lilik Inarno/INAR, dengan tegas menyatakan agar pembahasan tidak usah bertele dan focus pada konsentrasi data yang sudah menunjukan angka kerugian yang begitu signifikan maka direksi PT.lkm layak utk segera dinonaktifan agar tidak menambah kerugian menjadi lebih besar “Apa lagi yang ditunggu? Temuan OJK sudah sangat jelas. Ini bukan lagi sekadar kelalaian, kusniyati dan Sucipto harus segera diberhentikan,”ucap Lilik Inarno selaku salah satu pemilik saham tertinggi.
Pernyataan itu didukung oleh pemilik saham lainnya Noer Hasan, S.H., Kades Trebungan, yang menambahkan bahwa sejumlah kejanggalan terjadi sekaligus kerugian dari kantor cabang.
“Butuh bukti apalagi? Temuan ini sangat serius. Ini soal tata kelola, integritas, dan tanggung jawab publik. Kami tidak akan kompromi terhadap pengelolaan yang cacat seperti ini, parahnya lagi kantor pusat malah merugi Rp 1 miliar apalagi yang akan dipertahankan,” ungkap Noer Hasan.
Sementara itu, Komisaris Utama PT Loemboeng Karya Sentosa (PT LKS) Kabupaten Situbondo yang memimpin jalannya RUPS menyatakan bahwa jajaran komisaris pt.lks akan segera melayangkan surat resmi penonaktifan terhadap Direksi PT.lkm BKD, serta secepatnya akan melakukan audit kembali oleh pihak OJK secara menyeluruh
.
Langkah ini diambil untuk merespons serius kekhawatiran para pemegang saham dan menjaga stabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap LKM BKD Kabupaten Situbondo.
Sebagai informasi, PT. LKM BKD Kabupaten Situbondo merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki 60 cabang kantor di Situbondo.
Lembaga ini memegang peran vital dalam memberikan akses permodalan bagi pelaku UMKM dan usaha desa. Dengan mencuatnya temuan ini, harapan besar tertumpu pada reformasi menyeluruh di tubuh manajemen LKM BKD demi mengembalikan kredibilitas dan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat.
