Panturapos.id Probolinggo, Kamis 25 Desember 2025 —Rentetan bencana banjir bandang yang terjadi menjelang akhir tahun 2025 kembali mengguncang kesadaran publik akan kondisi lingkungan hidup yang semakin rapuh. Sejak November 2025, berbagai wilayah di Indonesia dilanda bencana hidrometeorologi, mulai dari Sumatra Utara, Sumatra Barat, hingga Aceh. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga menyebabkan ribuan warga kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan layanan kesehatan.
Kondisi serupa turut terjadi di Pulau Jawa. Beberapa daerah dilaporkan mengalami banjir bandang dengan intensitas cukup tinggi, di antaranya Kabupaten Bandung di Jawa Barat, Tegal dan Magelang di Jawa Tengah, serta sejumlah wilayah di Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri, banjir bandang tercatat melanda Kabupaten Probolinggo, khususnya Kecamatan Tiris dan Dringu, serta beberapa titik di Kabupaten Situbondo, termasuk Kecamatan Asembagus.
Maraknya kejadian banjir bandang tersebut memunculkan kekhawatiran serius dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai, bencana yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari kerusakan lingkungan yang berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan. Alih fungsi lahan hutan, aktivitas pertambangan, serta proyek pembangunan berskala besar dinilai telah menggerus daya dukung alam, terutama di wilayah hulu dan lereng pegunungan.
Ketua Koalisi Masyarakat SAE PATENANG, Eko Febriyanto, menyebut banjir bandang di Probolinggo dan Situbondo sebagai alarm keras bagi pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, kerusakan kawasan hutan di lereng gunung dan dataran tinggi kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan.
“Banjir bandang di Kecamatan Tiris Probolinggo dan Asembagus Situbondo bukan peristiwa biasa. Ini adalah peringatan serius bahwa kelestarian lingkungan, khususnya hutan di wilayah lereng gunung, sudah rusak dan harus segera mendapat perhatian,” ujar Eko Febriyanto, Rabu (24/12/2025).
Pria yang akrab disapa Eko Sitijenar itu menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak pembangunan maupun peningkatan infrastruktur. Namun, ia mengingatkan agar setiap proyek pembangunan wajib mempertimbangkan dampak ekologis secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kami tidak anti pembangunan. Tetapi pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan justru akan menjadi bumerang bagi masyarakat sendiri. Infrastruktur boleh dibangun, namun alam juga harus dilindungi,” tegasnya.
Eko menambahkan, pola pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan akan menimbulkan kerugian besar di masa depan. Menurutnya, generasi mendatang berpotensi menjadi korban dari kebijakan pembangunan yang abai terhadap aspek lingkungan.
“Jika pembangunan dilakukan tanpa memikirkan dampak lingkungan, itu sama saja dengan mengorbankan masa depan generasi berikutnya. Kita perlu jujur bertanya, apakah bencana yang terjadi ini murni karena faktor alam, atau akibat ulah manusia sendiri,” ungkapnya.
Sementara itu, Zainal Arifin, aktivis lingkungan dari Ranger SAE PATENANG, menilai banjir bandang yang terjadi di wilayah Tiris dan Dringu Probolinggo tidak dapat hanya dikaitkan dengan curah hujan tinggi. Ia menekankan bahwa kondisi lingkungan di wilayah hulu telah mengalami degradasi serius.
“Kerusakan lingkungan di lereng Gunung Argopuro dan kaki Gunung Bromo saat ini mulai menunjukkan dampaknya. Jika tidak ada tindakan tegas, maka potensi bencana yang lebih besar sangat terbuka,” jelas Zainal.
Ia menyebut, banyaknya material kayu, batu, dan lumpur yang terbawa arus banjir menjadi indikator kuat melemahnya fungsi kawasan hulu. Hilangnya tutupan hutan alami, maraknya aktivitas pertambangan, serta perubahan vegetasi hutan menjadi tanaman cepat panen seperti sengon dan balsa dinilai mempercepat limpasan air dan meningkatkan risiko banjir bandang.
“Tanaman cepat panen memiliki daya serap air yang rendah dan perakaran yang lemah. Akibatnya tanah menjadi labil dan mudah tergerus, sehingga banjir bandang semakin sulit dihindari,” tambahnya.
Zainal mendesak pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk bersikap tegas dan konsisten dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penegakan aturan terhadap pelanggaran lingkungan, menurutnya, harus dilakukan tanpa kompromi.
“Jika hari ini kita abai dan lemah, maka generasi mendatang bukan menikmati alam Probolinggo dan Situbondo, melainkan mewarisi bencana akibat kerusakan lingkungan yang kita biarkan,” pungkasnya.
(Red/Tim)
