Situbondo – Kamis, 22 Mei 2025 menjadi hari yang panas bagi penegakan hukum di Situbondo. Puluhan aktivis dari dua organisasi perlawanan antikorupsi, yakni LBH Gerakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (GKS BASRA) dan Gerakan Perlawanan Situbondo Anti Korupsi, Edukasi, Resistensi, Advokasi (GP SAKERA), menggeruduk Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo.
Massa yang dipimpin langsung oleh pendiri kedua lembaga, HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy—atau yang akrab disapa Jhi Lilur—menyuarakan satu tuntutan utama: usut tuntas dugaan korupsi Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Situbondo Tahun 2023.
“Tak cukup hanya diperiksa. Para pelaku harus diproses hukum dan dijebloskan ke penjara!” tegas Jhi Lilur di hadapan para demonstran dan awak media.
Ia menyebut Situbondo kini berada dalam kondisi “darurat korupsi.” Kasus-kasus besar sebelumnya seperti penahanan mantan Bupati Situbondo oleh KPK, pemeriksaan Wakil Bupati Situbondo, hingga keterlibatan anggota DPRD Jatim asal Situbondo dalam kasus dana hibah dan wasbang, menjadi alarm keras bagi masyarakat.
“Dan sekarang, puluhan anggota DPRD Situbondo periode 2019–2024 diduga ikut terlibat dalam penyalahgunaan Dana Pokir APBD 2023. Ini bukan sekadar kebocoran, tapi banjir korupsi,” sorot Jhi Lilur dengan nada tajam.
Lebih lanjut, ia mengkritisi lambannya penanganan kasus oleh Kejari Situbondo yang dinilai “terkesan tarik ulur dan tidak serius.” Oleh karena itu, LBH GKS BASRA dan GP SAKERA berencana melaporkan ulang kasus ini ke KPK.
“Senin, 26 Mei nanti kami akan berangkat ke Jakarta. Dua bus sudah disiapkan. Kami akan mendesak KPK untuk turun langsung, melakukan koordinasi, supervisi, atau bahkan mengambil alih kasus ini dari Kejari Situbondo,” tegasnya penuh semangat.
Jhi Lilur menegaskan langkah ini adalah bentuk perlawanan rakyat terhadap korupsi yang sudah membusuk di akar kekuasaan lokal. “Kami ingin Situbondo bersih, dan ini perjuangan untuk masa depan yang lebih jujur,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kejari Situbondo, Ginanjar Cahya Permana, menyambut baik kedatangan para aktivis. Ia mengaku dukungan tersebut menjadi dorongan moral bagi lembaganya. “Kasus ini masih berproses, dan kami pastikan tidak ada kendala. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait sedang berjalan,” katanya.
Akankah Situbondo benar-benar bangkit dari krisis integritas ini? Semua mata kini tertuju pada Kejari dan KPK.
