SITUBONDO — Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banyuwangi bekerja sama dengan Husky CNOOC Madura Limited (HCML) menggelar kegiatan Sosialisasi Daerah Terbatas Terlarang (DTT) Anjungan Lepas Pantai (Offshore Platform/Offshore Rig) dan Bhakti Sosial di Posal Panarukan, Dusun Pesisir Utara, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Rabu (22/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan instansi terkait, di antaranya Komandan Lanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso, M.Sc, perwakilan HCML, Kepala KSOP Kelas IV Panarukan, Camat Panarukan, Kapolsek Panarukan, Koramil Panarukan, Polairud, tokoh masyarakat, serta puluhan nelayan pesisir.
Dalam sambutannya, Komandan Lanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso, M.Sc, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk kepedulian TNI AL bersama HCML untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pesisir terhadap pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan di wilayah laut, khususnya di sekitar anjungan lepas pantai.
“Wilayah perairan di sekitar anjungan lepas pantai merupakan kawasan terbatas yang memiliki aturan dan batasan tertentu demi keselamatan bersama. Sosialisasi ini penting agar masyarakat nelayan memahami batas-batas tersebut dan tidak beraktivitas di area yang dapat membahayakan diri maupun mengganggu operasional objek vital nasional,” ujar Komandan Lanal Banyuwangi.
Selain kegiatan sosialisasi, acara ini juga diisi dengan penyerahan paket sembako, souvenir kaos, serta bantuan uang tunai kepada masyarakat pesisir dan nelayan sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial Lanal Banyuwangi dan HCML.
Sementara itu, Perwakilan HCML, Bambang Sudianto, menjelaskan bahwa HCML sebagai perusahaan pengelola blok migas di Selat Madura berkomitmen untuk menjaga keselamatan operasional dan lingkungan laut.
“Anjungan lepas pantai merupakan objek vital nasional (Obvitnas) yang harus dijaga bersama. Kami ingin para nelayan memahami bahwa memasuki atau beraktivitas di wilayah DTT tidak hanya berisiko bagi keselamatan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat pesisir, khususnya nelayan di wilayah Panarukan, dapat lebih memahami pentingnya menjaga keamanan kawasan offshore, serta semakin mempererat sinergi antara TNI AL, pemerintah daerah, perusahaan migas, dan masyarakat pesisir dalam menciptakan laut yang aman dan produktif.
