SITUBONDO — Pendiri sekaligus pemilik PT Bandar Laut Dunia Grup (BALAD Grup), HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, menyampaikan surat elektronik (surel) kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, pada Senin (13/10/2025). Dalam surat tersebut, Khalilur mengusulkan penghentian ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dari Indonesia ke Vietnam dan menggantinya dengan ekspor lobster berukuran 50 gram.
Khalilur yang juga dikenal sebagai penulis buku “Prabowo untuk Indonesia Raya” (2014) menyampaikan kebanggaannya atas terpilihnya Prabowo sebagai Presiden RI pada tahun 2024. Ia juga menyampaikan doa agar kepemimpinan Presiden Prabowo membawa Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan berdaulat di bawah ridha Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam surelnya, Khalilur menjelaskan bahwa selama 19 bulan terakhir, sejak awal 2024 hingga pertengahan 2025, ia mempelajari dan menjalankan budidaya lobster di Vietnam serta di sejumlah lokasi di Gugusan Teluk Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Dari pengalamannya itu, ia menemukan bahwa industri lobster Vietnam sangat bergantung pada pasokan BBL dari Indonesia.
“Saya sangat bahagia ketika Bapak Presiden menyetop ekspor Benih Bening Lobster per 1 Agustus 2025 dan mengambil alih otoritas pengaturan ekspor tersebut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi di bawah Peraturan Presiden (Perpres),” tulis Khalilur dalam suratnya.
Namun, mengingat Perpres tersebut belum diterbitkan, Khalilur mengajukan usulan konkret kepada Presiden Prabowo, yaitu:
1. Menghentikan seluruh ekspor Benih Bening Lobster (BBL) ke Vietnam.
2. Menggantinya dengan ekspor lobster berukuran 50 gram.
Menurutnya, kebijakan ini akan memberi manfaat besar bagi Indonesia, antara lain:
Menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru melalui kegiatan budidaya lobster selama minimal dua bulan.
Meningkatkan nilai ekspor, karena lobster berukuran 50 gram bisa dijual dengan harga sekitar 5 dolar AS per ekor, jauh lebih tinggi dibandingkan harga BBL yang hanya 1,5–3 dolar AS.
Memberikan tambahan devisa bagi negara, dengan penerapan tarif ekspor minimal 1 dolar AS per ekor.
Menguntungkan pihak Vietnam, karena mereka akan menerima lobster yang sudah melewati fase pergantian kulit pertama—tahapan kritis yang kerap menyebabkan kematian pada benih lobster akibat kanibalisme atau penyakit.
Lebih lanjut, Khalilur menegaskan bahwa ekspor lobster sebaiknya dibebaskan tanpa sistem kuota, sesuai dengan semangat deregulasi yang kerap disampaikan Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan.
“Saya bahagia mendengar pernyataan Bapak Presiden: ‘Jangan ada lagi kuota-kuotaan, bebaskan saja siapa pun mengimpor dan mengekspor.’ Namun sayangnya, di sektor ekspor BBL, praktik kuota masih terjadi,” tulisnya.
Menariknya, sebelum mengirimkan surat ini, Khalilur telah melakukan komunikasi langsung dengan tiga pejabat dari Ministry of Agriculture and Environment (MAE) Vietnam yang membidangi impor dan karantina lobster. Dalam pembicaraan yang dilakukan pada Senin pagi (13/10/2025), ketiga pejabat tersebut menyatakan persetujuan terhadap gagasan ekspor lobster 50 gram dari Indonesia.
Menutup suratnya, Khalilur menyampaikan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan berjaya di darat, laut, dan udara. Ia juga menyampaikan permohonan maaf jika usulannya dianggap lancang, seraya mendoakan agar Presiden selalu diberi umur panjang dan keberhasilan dalam memimpin bangsa.
“Saya yakin dan percaya, di tangan Bapak Presiden, Republik Indonesia akan berjaya di Darat, di Laut, dan di Udara,” tulisnya menutup surat.
Surat tersebut ditandatangani dari Kantor BALAD Grup di Graha Pena Ekstensi, Surabaya, dan ditutup dengan salam khas nasionalis: “Merdeka!”
