Situbondo – Pekerjaan konstruksi hotmix di Desa Pedati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, kembali menuai sorotan publik. Proyek yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 dengan nilai mencapai Rp4.693.202.100 ini dikerjakan oleh CV Karunia Jaya. Namun, muncul dugaan bahwa pekerjaan tersebut jauh dari standar yang diharapkan.
Pekerjaan yang seharusnya memenuhi spesifikasi teknis dengan kualitas tinggi ini dikritik akibat dugaan pelaksanaan yang tidak sesuai standar, yang diduga terjadi karena dikerjaka pakek manual karna kurangnya pengawasan dari pihak konsultan dan dinas terkait,Hasil konstruksi terlihat hanya “asal jadi”, menimbulkan tanda tanya dari masyarakat, “kontraktor dan pihak dinas diduga ada kongkalikong,”tutur masyarakat
Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya menyatakan kekhawatirannya atas hasil proyek ini. “Sepertinya proyek ini tidak diawasi dengan ketat oleh konsultan maupun pihak dinas, sehingga hasilnya kurang maksimal dan terkesan asal-asalan,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa di beberapa lokasi di proyek ini, kualitas hotmix terlihat tidak merata dan dikhawatirkan akan cepat rusak itupun pakek alat manual.
Dugaan adanya “kongkalikong” antara kontraktor dan pihak dinas semakin mencuat, mengingat ada beberapa lokasi di proyek tersebut yang disebut-sebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis namun tetap lolos tanpa adanya perbaikan. Hal ini memicu kecurigaan adanya pembiaran dari pihak dinas terhadap kontraktor yang seharusnya bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan,Tutur ALI dari LSM Sitijenar.
Jika praktik seperti ini terus berlangsung, dikhawatirkan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Situbondo akan mengalami masalah serupa di masa mendatang. “Jika ini terus terjadi, maka kualitas infrastruktur kita akan buruk, dan bisa saja terjadi pemborosan anggaran tanpa hasil yang memadai bagi masyarakat, pemerintah daerah serta pihak yang berwenang untuk melakukan audit mendalam dan memastikan kualitas proyek-proyek konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan dari konsultan dan dinas seharusnya intens di lokasi jangan ada pembiaran demi memastikan hasil yang maksimal dan manfaat bagi masyarakat sekitar,”ungkap ALI.
