Situbondo, 1 Maret 2025 – Ketidakpastian menyelimuti para buruh kuli di Pelabuhan Kalbut, Situbondo. Mereka telah bekerja keras memuat koral untuk dikirim ke Pulau Sepudi, Madura, guna mendukung perbaikan dermaga di Pelabuhan Sepudi, Kabupaten Sumenep. Namun, hingga kini, mereka mengaku belum menerima upah yang dijanjikan.
Keluhan ini diungkapkan oleh salah satu buruh, Lukman, yang menyebut bahwa sudah tiga kali pengiriman koral selesai dilakukan, tetapi pembayaran dari pihak penanggung jawab, Joko, tak kunjung direalisasikan.
“Kami sudah kerja maksimal, tetapi sampai sekarang belum dibayar. Pak Joko cuma janji-janji terus. Mulai tanggal 20 November 2024 sampai hari ini, belum ada etika baik dari pihak pemborong,” keluh Lukman kepada tim media Panturapos.
Situasi ini turut mendapat perhatian dari Ba’im, seorang tokoh muda setempat yang merasa prihatin dengan nasib para buruh.
“Saya, sebagai putra daerah, tidak terima jika para kuli di Pelabuhan Kalbut dipermainkan oleh kontraktor yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Pada 27 Februari 2025, para buruh mencoba meminta bantuan kepada Kepala KSOP (Syahbandar) Pelabuhan Kalbut. Tidak lama setelahnya, Kepala KSOP langsung menghubungi Joko untuk menegaskan agar pembayaran segera diselesaikan. Namun, respons Joko hanya berupa janji tanpa tindakan nyata.
“Saat mediasi, Pak Joko hanya menjawab ‘iya’ dan berjanji akan menyelesaikannya di akhir bulan. Namun sampai hari ini, belum ada pembayaran,” ungkap Kepala KSOP.
Para buruh kini semakin mendesak pihak terkait untuk segera menuntaskan permasalahan ini. Lukman menegaskan bahwa mereka bekerja bukan hanya untuk mendengar janji kosong, melainkan untuk mendapatkan hak mereka.
“Kami kerja untuk makan, bukan cuma dengar omongan kosong. Harapan kami jelas: bayar hak kami. Kami sudah cukup sabar menghadapi masalah ini. Jangan salahkan saya jika harus menempuh jalur hukum,” ujarnya dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Joko selaku penanggung jawab proyek. Situasi ini memantik perhatian publik, yang mempertanyakan transparansi dan tanggung jawab dalam proyek-proyek yang melibatkan tenaga kerja lokal.
Apakah pihak kontraktor akan segera menyelesaikan kewajibannya, ataukah nasib para buruh kuli ini akan terus terombang-ambing?
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan ketat terhadap proyek publik sangatlah penting, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat kecil.
